by

Maaf ya Ini Serius, Persyaratan untuk Penerima Bantuan Bikin Bingung Kades

Hallobogor. Com, Ciawi – Pada awal pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB ), di Bodebek pada 15 April lalu, bantuan yang akan diberikan Prov Jabar membikin dilema bagi Kepala Dsa (Kades). Pasalnya, hal itu tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bogor.

Baban Subandi. Kepala Desa Cileungsi, salah satu Kades yang ada di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dengan jujur mengaku masih kebingungan. Lantaran, data yang diajukan dengan yang disahkan oleh pemerintah provinsi, melalui pemerintah Kabupaten Bogor sangat jauh.

Sedikitnya, 2205 Kartu Keluarga (KK) dari total 2608 KK yang ada di Desa Cileungsi diajukan untuk mendapatkan bantuan dari Gubernur Jawa Barat. Namun sampai saat ini masih jauh, antara jumlah permintaan yang ada, dengan bantuan yang diurunkan tidak sesuai.

“Hanya 31 KK saja, yang ditetapkan untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp 500 ribu tersebut,” kata Baban Sobandi pada Minggu (19/04/ 2020).

Baban Sobandi menegaskan, melalui Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, besaran anggaran yang digunakan untuk penanggulangan penyebaran virus Corona ini beragam.

Untuk Desa yang memiliki Dana Desa kurang dari Rp 800 juta, maka anggaran yang disiapkan sebesar 25 persen dari jumlah dana desa.

Lalu untuk Desa yang memiliki Dana Desa Rp 800 juta sampai Rp 1,2 milyar, maka anggaran yang disiapkan sebesar 30 persen.

“Sedangkan untuk desa yang memiliki Dana Desa lebih dari Rp1,2 milyar, maka anggaran yang disiapkan sebesar 35 persen dari Dana Desa,” tegasnya.

“Kehadiran bantuan dari Dana Desa (DD) pun tidak akan cukup untuk menanggulangi beban anggaran yang harus digelontorkan melewati masa pandemi ini. Jadi kami hanya bisa menganggarkan Rp 330 juta saja, dengan rincian Rp 600 ribu per keluarga. Ini sudah jelas tidak akan cukup,” ujarnya.

Selain itu, Kades pun mengaku sangat dibingungkan dengan syarat untuk mendapatkan bantuan dari Dana Desa (DD), karena sangat janggal, dan tidak masuk akal, berdasarkan dari surat yang diterimanya. syarat untuk mendapatkan bantuan di antaranya adalah, tinggal di rumah dengan lantai tanah, berdinding yang terbuat dari bambu, atau kayu murah, dan tembok tanpa plaster.

“Penerima juga harus tinggal dirumah yang tidak memiliki penerangan dari listrik dan tidak memiliki MCK sendiri. Serta hanya lulusan SD dan tidak memiliki barang atau tabungan dengan nominal Rp 500 ribu. Untuk masa dan zaman sekarang ini hal yang sangat tidak masuk akal”, terang nya.

Dalam kondisi seperti ini kades pun berharap, dari bantuan yang akan dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor .Dari APBD 2020 nanti, bisa menutupi kekurangan anggaran, bantuan yang harus diterima oleh warga desa yang di pimpin nya,

“Yang penting mah masyarakat saya gak kelaperan, dan tidak terjadi keributan karena tidak bisa makan,” pungkasnya. (wan)