by

Memasuki New Normal, Pesantren Perlu Alokasi Dana APBN/APBD, untuk Apa?

Hallobogor.com, Jakarta – Adanya rencana kebijakan Pemerintah terkait Kehidupan New Normal, tentu perlu banyak persiapan sesuai protokol kesehatan Covid-19. Terutama bagi kehidupan Pesantren di Seluruh Indonesia.

Hal itu dikatakan anggota DPR-RI komisi V dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, bahwa, terdapat ribuan pesantren dan jutaan santri-santri yang akan kembali melakukan kegiatan ajar mengajar membutuhkan perlidungan kesehatan dari pandemic Covid-19.

“Kebutuhan sarana dan prasarana tentu membutuhkan dana yang tidak bisa di cover oleh Pesantren itu sendiri, Pesantren merupakan salah satu tiang pendidikan berbasis agama yang selama ini telah mencetak santri-santri berprestasi dan memiliki kontribusi besar bagi bangsa dan negara, dimana, para santri-santri ini merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, yang tentu menjadi asset bangsa,” kata Eem kepada wartawan.

Dengan kondisi sarana dan prasarana pesantren di Indonesia lanjut Eem, yang belum memenuhi standar kesehatan terlebih protokol Covid-19 untuk menjalankan konsep new normal maka membutuhkan fasilitas yang memadai.

“Kebutuhan Fasilitas ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga diperlukan alokasi dana APBN hingga APBD untuk pesantren-pesantren di seluruh Indonesia,” ujar Neng Eem, di Jakarta. Rabu (27/5/2020).

Neng Eem menjelaskan alokasi dana tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan prokol kesehatan Covid-19, diantaranya, meliputi Pusat Kesehatan Pesantresn (Puskestren) beserta tenaga dan alat medis, Sarana MCK yang memenuhi standar protokol Covid-19, Westafel portable dan penyemprotan disinfektan, Alat Perlindungan Diri (APD), rapid test, hand sanitizer, dan masker. Kebutuhan penambahan ruangan untuk ruang karantina, isolasi mandiri, ruang asrama dan ruang kelas untuk memenuhi standar penerapan Physical Distancing.

“Terlebih khusus, pada konteks sarana belajar, sarana kesehatan dan pemenuhan ketahanan pangan selama new normal covid-19,” tuturnya.

Neng Eem pun mendorong pemerintah memfasilitasi rapid test dan swab massal untuk seluruh Kiyai dan santri sebagai penanda dimulai kegiatan belajar di pesantren. Dan, pemerintah perlu memenuhi kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal selama 14 hari (mengikuti isolasi mandiri).

Tidak hanya itu, Neng Eem menegaskan, pemerintah perlu menyediakan sarana prasarana belajar yang memenuhi standar new normal, harus disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama termasuk didalamnya digitalisasi proses belajar mengajar di pesantren.

Pemerintah juga harus menyiapkan SOP atau Prosedur Tetap (Protap) beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya dalam bentuk buku saku dan sebagainya, tentang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di pesantren dalam masa new normal.

Mengingat terdapat 28.000 pesantren yang didalamnya terdapat 18 juta santri dan 1,5 juta pengajar serta jutaan masyarakat yang menggantungkan perputaran ekonominya dari kehidupan pesantren mendesak agar dapat kembali memulai proses kegiatan belajar mengajar.

“Sekali lagi, pemerintahan pusat hingga daerah perlu memperhatikan dan harus memberikan bantuan kepada Pesantren. Sebab, pesantren selama ini melahirkan santri-santri yang berkondtribusi pada bangsa dan negara,” tandasnya. (dns) #mediamelawancovid19