by

Pertemuan dengan Pemkot Bogor Tergantung Niat Baik dan Konsistensi

-Usaha-114 views

Hallobogor.com, Bogor – Rencana pertemuan Pemkot Bogor dan paguyuban pedagang kaki lima Lawang Seketeng dan Pedati yang tergabung dalam Pawang 1678, yang seharusnya sederhana kian menjadi rumit. Padahal jika didasari niat baik dan konsisten pasti langkahnya lebih ringan.

Pihak Pawang 1678 yang sudah berikhtiar mencari jalan untuk duduk bersama Pemkot Bogor, kembali menemui jalan buntu, meskipun waktu dan tempat sudah ditentukan, akhirnya tidak ketemu juga.

Asisten Daerah II Kota Bogor, Dody Ahdiat, Pemkot Bogor melakukan klarifikasi sekaligus membantah tudingan yang menyebut ingkar janji. Pihak Pemkot Bogor mengaku tidak mengingkari janji terhadap pertemuan dengan paguyuban Pawang tersebut dengan alasan protokol Covid 19.

Baca : Bukan Pemkot Ingkar Janji, tapi Peserta Pawang 1678 yang Berubah-ubah

Menurut Dody, yang sesungguhnya terjadi adalah adanya penambahan dan pengurangan para peserta rapat dari pihak paguyuban yang berubah-ubah, sehingga otomatis harus mencari tempat yang sesuai dengan protokol kesehatan.

Benarkah demikian? Ketua Tim Advokasi Pawang 1678 Iwan Kusmawan SH, memberikan bantahan terkait keterangan Dody Ahdiat yang dinilai berbohong atas klarifikasi yang disampaikan di media massa.

“Tidak ada istilah minta 5 orang itu tidak ada, itu bohong kepada siapa dia ngomong begitu? semua buktinya ada di Whatsapp dan di Handphone, kalau misalkan Dodi Ahdiyat minta 5 orang, mana buktinya kalau dia minta 5 orang? itu nggak ada,” kata Iwan Rabu malam, (8/7/2020)

“Dia jangan beralibi, dia jangan juga menyalahkan Pawang atau PKL. Kita punya komitmen, datang dulu, lalu temui dulu. Alasannya juga idak rasional apalagi dikatakan bahwa alasanya protokol Covid,” ungkapnya.

Protokol Kesehatan Covid -19

Menurut Iwan, semua prngurus Pawang juga sudah menerapkan standarisasi protokol kesehatan dengan segala persiapannya.

“Kita membawa masker dan sanitizer kita sudah persiapkan semua, tetapi buat kita persoalannya adalah bahwa ini inkonsistensi,” katanya.

Kalau memang dari awal ditentukam pertemuan dilakukan di kantor A misalnya, juga tidak jadi persoalan Terrbukti pihak Pawang sudah berkomitmen semua.

“Awalnya jumlah 20 kita kurangi 7, itu tidak jadi masalah, tetapi yang dikasihankan itu adalah mereka ini harusnya istirahat sehabis berjualan dan mereka harus setia menunggu sesuai undangan, tetapi setelah detik-detik terakhir malah dipindah-pindah
artinya kita katakan itu sebagai inkonsistensi,” katanya.

Terkait masalah biaya pertemuan, jika ada masalah, baik pihak Pawang, termasuk PKL sudah berkomitmen untuk membayarnya dengan patungan.

“Okelah patungan apa sih yang mau dimakan di sana? dan tidak mungkin satu orang habis Rp 100.000 kan, pikiran kita seperti itu, ya udah kita patungan saja seolah-olah kita ini mau nyerbu untuk makan-makan? tidak ada,” katanya.

Menurut Iwan, yang akan kita bicarakan itu masalah perut para PKL, jadi cobalah memahami masalahnya, birokrat itu harus mau mendengarkan keluhan biar ada solusi yang terbaik.

“Bukan memaksakan kehendak dan akhirnya merugikan rakyat kecil. Jangan dia menyalahkan Pawang, Jangan puladia menyalahkan PKL,” pungkasnya. Pertemuan masih belum terealisasi, kita tunggu babak berikutnya. (*/bud)