by

Pimpinan DPRD Kota dan Kab. Bogor Kompak Evaluasi Penanganan Covid-19

Hallobogor.com, Kota – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota dan Kabupaten Bogor memasuki hari kedua. Masing-masing pimpinan daerah melakukan evaluasi program yang bertujuan untuk menekan penyebaran wabah COVID-19 di wilayahnya.

Beberapa rekomendasi dihasilkan dalam rapat bersama dari unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota dan Kabupaten Bogor ini yang di gelar di Kantor DPRD Kota Bogor, jalan Pemuda, Kota Bogor, pada Kamis malam (16/4/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto usai menggelar rapat megatakan, Pimpinan DPRD Kota Bogor dalam pembahasan ini mengevaluasi tentang kebijakan kaitan dengan pemberhentian kereta Commuter Line

“Kami berharap lebih baik jam operasionalnya dikembalikan normal supaya tidak terjadi penumpukan. Saat ini terjadi penumpukan karena kurangnya jam operasional,” kata, Rudy Susmanto.

Dalam kunjungan ini Rudy, mengungkapkan, selain menggelar diskusi, juga membahas masalah penjagaan diperbatasan wilayah antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

Oleh sebab itu, untuk angkutan umum, dari Kabupaten Bogor masih beroperasi dan memasuki wilayah Kota Bogor, sehingga untuk masalah boleh atau tidaknya angkutan harus dipantau secara langsung.

“Dalam PSBB ini tidak ada larangan moda transportasi diberhentikan, yang ada adalah pembatasan jumlah penumpangnya. Tapi kami merasa prihatin dengan berkurangnya pendapatan supir angkot berkurang karena jumlah penumpang yang ikut berkurang,” jelasnya.

Menyinggung soal kebersamaan antara pemerintah daerah, disarankan untuk bersama-sama membeli alat rapid test dengan tujuan agar pemetaan penyebaran Corona menjadi lebih jelas dan terang benderang.

Sebab dari komunikasi yang ia ketahui antara pemerintah daerah, Provinsi dan pusat, belum ada kejelasan soal ketersediaan alat rapid test.

“Jadi seharusnya pemerintah daerah bersama- bersama menyerahkan anggarannya ke pemerintah pusat untuk dibelanjakan. Kalau pemerintah pusat yang beli kan bisa lebih cepat barangnya didapatkan,” tegasnya.

Di lokasi yang sama, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengungkapkan rekomendasi dari kedua unsur pimpinan DPRD ini akan disampaikan dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang akan digelar besok.

“Besok ada video conference dengan Mendagri, nah sebelum menggelar rapat, kami ingin satu persepsi,” terangnya.

Atang juga mengungkapkan bahwa dari pertemuan tersebut, ia mendapatkan banyak pencerahan terkait penanganan penyebaran COVID-19.

Dimana pergeseran anggaran di Kabupaten Bogor sangat fleksibel, sampai-sampai anggaran untuk pembangunan fisik dan perhelatan piala dunia U-20 digeser guna menyelamatkan masyarakat.

Ia juga berharap, Pemerintah Pusat mau memberikan kejelasan soal output yang akan diterima oleh masing-masing daerah pasca diberlakukannya PSBB.

“Jangan sampai, saat kami sudah selesai PSBB, wilayah lain tidak melakukan sampai-sampai migrasi besar-besaran terjadi. Nah kami tidak mau ada cluster baru lagi pasca pandemi ini,” tandasnya. (dns)