by

Seluruh Kepala SKPD yang Terlibat Dalam Kasus RY Harus Diperiksa KPK

-Hukum-453 views

Hallobogor.com, Cisarua – Terkait penahanan mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin (RY) seluruh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor harus diperiksa KPK. Jika dilihat dari konstruksi hukum mereka telah terbukti bermufakat mengumpulkan uang negara untuk kepentingan pribadi.

“Artinya para kepala SKPD itu telah melawan hukum, menggunakan kewenangannya menggunakan anggaran pemerintah bukan sesuai peruntukan. Ini pasti ada kemufakatan. Mereka seharusnya sudah mengetahui pemotongan anggaran itu illegal,” kata Muhammad Safwan, Tokoh Masyarakat Puncak Bogor ketika ditemui Hallobogor.com, Minggu (16/8/2020).

Menurut Dewan  Pembina Komunitas Pepeling (Pegiat Pelestari Lingkungan) ini, kasus hukum yang menjerat RY ini menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance).

Para kepala SKPD seharusnya memberikan masukan kepada atasan, dalam hal ini Bupati RY saat itu, sesuai tupoksi-nya bahwa cara pemotongan anggaran untuk kepentingan kampaye pemilihan bupati itu salah.

“Bukan sebaliknya, membiarkan pelanggaran tata kelola pemerintahan terjadi. Pratek semacam ini, jangan-jangan akan terus terjadi jika penegak hukum dalam hal ini KPK tidak menjerat mereka. Termasuk, yang paling utama, siapa yang memberikan ide pemotongan anggaran untuk kampanye pribadi itu,” tambah Safwan.

Oleh sebab itu, pihaknya segera menulis surat kepada KPK bahkan menembuskan kepada presiden supaya, semua yang terlibat dalam kasus gratifikasi RY segera diperiksa dan ditahan jika terbukti salah.

“Sesuai dengan semangat Presiden bahwa dalam pemberantasan korupsi, tidak harus yang merugikan negara miliran, puluhan juta jika itu memang merugikan negara, harus ditindak,” lanjut Safwan.

Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sedang payah seperti sekarang, rakyat menderita karena pandemic, maka seluruh elemen masyarakat, termasuk birokrasi harus peka.

“Uang sebesar itu, jika dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat kecil sangat berarti. Saya minta RY dalam pengembangan kasusnya harus membuka, siapa yang memberikan ide pengumpulan uang Pemda untuk kampanye Pilkada itu,” pinta Safwan.   

Sebagaimana diketahui, mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin kembali ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), pada Kamis malam (13/8/2020) lalu.

Kakak kandung Bupati Bogor Ade Yasin ini ditahan selaku tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemotongan uang dan gratifikasi.

“Kami akan menahan tersangka RY (Rachmat Yasin), seorang Bupati Bogor waktu periode 2008-2014 selama 20 hari pertama,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

RY akan ditahan di Rutan Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur selama 20 hari pertama, terhitung mulai Kamis ini hingga Selasa (1/9/2020) mendatang.

Rachmat ditahan setelah memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Rachmat diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah sekitar Rp 8,93 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2013 dan 2014.

“Kemudian, ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta,” lanjut Lili. (adi)