by

Tak Ada Kawin Kontrak di Puncak, yang Ada Prostitusi Urban

Hallobogor.com, Kabupaten – Dalam terminologi pernikahan, tidak ada kawin kontrak. Praktek seperti itu hanya perilaku untuk mencari pembenaran keabsahan yang dilakukan penduduk asing.

“Yang terjadi di puncak itu adalah prostitusi urban. Tidak ada istilah kawin kontrak. Oleh sebab itu Pemda harus bertindak cepat memberantas penyakit sosial ini,” kata Dewan Penggilat Pelestarian Lingkungan Kabupaten Bogor, Muhammad Safwan kepada Hallobogor.com — Hallo Media Network, Senin (17/8/2020)

Selain fenomena prostitusi urban,lanjut Safwan, keberadaan imigran juga menjadi masalah sosial tersendiri. Seringkali terjadi perselisihan antara imigran dan warga lokal.

Belum lagi dengan terjadinya “kawin mawin” imigran dengan warga lokal yang menghasilkan keturunan hybrid  memunculkan problem baru kedepan, terutama soal kewarganegaraan anak anak tersebut.

“Ini tugas besar bagi Pemkab dan juga pihak pihak terkait agar tidak terjadi akumulasi gunung es yang sewaktu-waktu menjadi bom waktu di Puncak,” tegasnya.

Safwan meminta, dalam permasalahan ini untuk tidak fokus pada hal hal buruk saja yang terjadi di Puncak.

“Banyak sisi positif yang bisa di explore dari wilayah ini yang aslinya sebenarnya sangat religius. Adanya isu kawin kontrak menurut saya hanya pemelintiran berita saja agar menaikan rating. Ini akan merugikan masyarakat di kawasan ini,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Bogor Agus Ridhallah ketika dihubungi Hallobogor.com mengemukakan bahwa terkait warga asing yang berada di kawasan puncak pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kantor imigrasi.

“Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kami adalah melakukan penegakan hukum yang mengacu pada Perda. Misalnya, ada pelanggaran aturan. Mendirikan bangunan illegal. Atau ada pratek asusila yang melanggar Perda, kita pasti akan tindak. Tapi kalau menangkapi warga negara asing, itu ranahnya kantor Imigrasi,” katanya.

Disinggung soal isu kawin kontrak, menurut Ridho, pihaknya jauh hari sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di kawasan puncak. Baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, camat, danranil, polsek dan pihak terkait.

“Kami ingin mencari solusi terbaik dalam masalah ini. Apa yang harus kita selesaikan secara bersama-sama,” ujarnya.

Kampung Arab

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin menegaskan Pemkab Bogor akan melakukan penertiban kawasan imigran, kawin kontrak, dan izin usaha di kawasan Puncak.

Dalam rapat dengan dinas terkait untuk membahas keberadaan Kampung Arab, 11 Agustus 2020 lalu, Ade Yasin mengatakan sudah membentuk tim khusus.

“Kita punya tim terpadu ya, yang kita bikin sebelum Covid-19 untuk terlusuri terkait kawin kontrak. Sekarang harus jalan lagi,” ujar Ade kepada wartawan usai melantik 210 orang pejabat eselon III dan IV di Gedung Setda Kabupaten Bogor, pekan lalu.

Langkah tegas dilakukan lantaran banyaknya laporan tentang imigran yang dianggap mengganggu ketentraman warga lokal di Puncak. Juga dengan bangunan yang tak memiliki atau menyalahgunakan izin.

“Lalu penertiban bangunan yang tidak berizin sekaligus tempat usaha yang dimiliki oleh orang luar katanya begitu, yang mengatasnamakan orang kabupaten. Ini lagi kita cek dan inventarisasi lalu nanti kita tertibkan,” ujar Ade.

Sedangkan Camat Cisarua, Deni Humaedi menjelaska, masalah kawin kontrak tidak melibatkan warga Puncak sama sekali.

Dia menyebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Cisarua juga melarang keras praktik yang tidak sesuai ajaran agama tersebut.

“Kalo kawin kontrak itu bukan wanita sini, dari luar wilayah kita. Selain itu sudah pasti di bawah tangan, karena KUA kita tidak mengizinkan pernikahan seperti itu apalagi tidak ada identitas. Kasian nanti jika ada anak akan sulit mengurus identitasnya juga karena gak ada buku nikah,” kata Deni. (adi)