by

Ternyata Ini Alasannya, Kader PBB Kota Bogor Gugat Yusril Izha Mahendra dkk

Hallobogor.com, Bogor – Diduga melanggar aturan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai, Kader PBB Kota Bogor mendaftarkan gugаtаn ke Mahkamah Partai secara resmi pada tanggal 16 Maret 2020. Gugatan tersebut ditujukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB).

Subhan Murtadla Ketua DPC PBB Demisioner selaku penggugat mengatakan, kami mengajukan tuntutan ke Mahkamah Partai yang ditujukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) karena diduga telah melanggar aturan Anggaran Rumah Tangga Partai.

Ada beberapa tuntutan yang dijukan ke Mahkamah Partai, Pertama, menggugat terkait surat edaran: A-089/DPP-sek/02/2020, perihal Pembatalan Hasil Muscab ke-5 DPC PBB Kota Bogor, tertanggal 12 Februari 2020 yang ditandatangani wakil ketua umum Sukmo Harsono dan Sekjen Afriansyah Noor.

“Keputusan sepihak DPP itu telah melanggar ART pasal 39, dalam hal ini DPP telah melampaui kewenangannya dengan membatalkan Muscab dengan alasan yang tidak jelas. Dalam ART partai bahwa Forum tetinggi di tingkat Cabang untuk memilih dan merekomendasikan calon ketua DPC itu adalah melalu Forum Muscab, bukannya DPP dan hal itu kami telah melaksanakan Muscab sesuai dengan aturan partai,” ucap Subhan melalui pesan singkatnya pada Selasa (17/03/20) malam.

Kedua, menggugat SK DPP nomor : SK.PP/192/2020, perihal Pengesahan Susunan dan Personalia DPC PBB Kota Bogor, Periode 2019-2024, tertanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra dan Sekjen Afriansyah Noor.

Ketiga, sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga partai dalam pasal 39, DPP harus harus mutuskan dan mensyahkan Calon Ketua DPC yg direkomendasikan oleh Muscab ke V DPC PBB Kota Bogor, hal ini untuk menjunjung tinggi aturan demi kepastian hukum dan keadilan.

Menurut Subhan, gugatan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang dan Mengadukan Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, Sekretaris Jendral DPP PBB Ir. Afriansyah Noor, M.Si. Wakil Ketua Umum ORPEM DPP PBB Sukmo Harsono, SE., MM. Ketua Bidang Pemuda dan Mahasiswa DPP PBB Azanil Kelana.

Adapun tuntutan kami ke Mahkamah Partai Pertama, kami memohon Mahkamah Partai untuk membatalkan terkait surat edaran DPP PBB Nomor: A-089/DPP-sek/02/2020, perihal Pembatalan hasil Muscab ke-5 DPC PBB Kota Bogor, tertanggal 12 Februari 2020 yang ditandatangani Wakil Ketua Umum Sukmo Harsono dan Sekjen Afriansyah Noor.

“Kami memohon agar Mahkamah Partai membatalkan terkait SK DPP-PBB Nomor: SK.PP/192/2020 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia DPC-PBB Kota Bogor Periode 2019 – 2024, tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangi ketua umum Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra dan Sekjen Afriansyah Noor,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga memohon kepada mahkamah partai untuk memerintahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP-PBB). Ketua Umum dan Sekretaris Jendral PBB, untuk mengangkat dan mensyahkan salah satu dari tiga calon ketua DPC-PBB Kota Bogor Hasil Rekomendasi MUSCAB V DPC PBB Kota Bogor, yakni : Bimo Haryono, Geri Tri Ikanova dan Jaaludin.

Saat ini, Status Kepemimpinan DPC PBB ini masih dalam proses gugatan, jadi kepada pihak-pihak lain yang mengklaim atau mengatas namakan institusi DPC itu belum Syah, karena belum incrah secara hukum.

“Sebenarnya kami merasa kecewa dan prihatin atas kebijakan yang telah diambil oleh DPP, kebijakan itu bersifat sepihak dan telah keluar dari aturan-aturan partai yang ada, disini kami memperjuangkan Keadilan dan Kepastian Hukum, hal ini sesuai dengan tagline PBB yakni “Tegakkan keadilan dan kepastian hukum” tandasnya. (den)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.