by

Warga dan Mahasiswa akan Duduki Kantor Mayora Group, Ada Apa?

Hallobogor. com, Kabupaten – Warga dan tokoh di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, dalam waktu dekat akan melakukan demo dengan menduduki perkantoran PT. Tirta Fresindo Jaya atau Mayora Group Cimande Hilir.

Aksi massa yang informasinya akan dibantu mahasiswa dari Universitas Pakuan dan Universitas Juanda Bogorb ini akibat kekesalan warga terhadap perusahaan yang diduga sudah melakukan pencemaran, baik pencemaran lingkungan maupun udara.

Melalui tim kuasa hukum warga Cimande Hilir, R. Anggi Triana Ismail menegaskan, alasan warga menduduki kantor perusahaan, karena tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan untuk mengeluarkan Corporate Sosial Responsibility (CSR) serta tidak ada nya perbaikan lingkungan atas suara bising, asap (polusi), getaran mesin yang menyebabkan rumah-rumah warga retak sampai dugaan pembuangan limbah B3 ke Sungai Cisadane.

“Ada beberapa warga sampai sakit akibat asap pabrik atau pencemaran polusi udara pabrik Mayora,” tegasnya melalui siaran press kepada sejumlah wartawan, Senin (16/3/2020).

Tidak hanya sampai disitu, lanjut Anggi, warga pun akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada perusahaan atas pencemaran lingkungan hidup di beberapa kawasan sekitar.

“Kami tentunya menganjurkan kepada seluruh jajaran tokoh masyarakat, untuk secepatnya melakukan langkah hukum guna membuktikan secara yuridis, bahwa perusahaan benar-benar melakukan pelanggaran hukum terhadap alam dan hak-hak konstitusional warga,” jelasnya.

Adapun langkah hukum yang bisa dilakukan warga adalah, kata Anggi yang mewakili tim kuasa hukum berjumlah sepuluh orang, dengan melakukan gugatan kelompok (atau gugatan class action).

Dimana beberapa warga mengalami penderitaan yang sama atas perbuatan subjek hukum dan objek hukum. Yang hal itu telah diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (class action).

Disamping itu, tim kuasa hukum, menganjurkan warga untuk melakukan langkah hukum berupa tanggung gugat negara atau gugatan warga negara kepada negara (atau gugatan citizen law suit / action popularis).

Di mana dasar gugatan tersebut adanya pembiaran atau baik kesengajaan maupun kelalaian pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyikapi permasalahan yang dialami masyarakat Desa Cimande Hilir terutama di Kampung Tenggek.

Dari perbuatan pemerintahan Kabupaten Bogor tersebut, konstitusional warga terampas sehingga barang tentu mengalami kerugian baik moril, material maupun immaterial.

“Berangkat dari Pasal 28 D UUD 1945, bahwa “hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan sama dihadapan hukum,” papar Anggi.

Perlakuan dagelan perusahaan yang mengakibatkan banyak korban, sambung Anggi, hal wajib untuk dilawan oleh para korban. Ini negara hukum, maka seluruh akses perlawanan korban terhadap pelaku, sangat mudah di akses walaupun harus terganjal oleh moralitas para penegak hukum yang kerap kali melindungi perusahaan yang notabene punya modal.

“Kita akan kawal terus permasalahan hukum yang dialami warga Kampung Tenggek sampai tuntas. Sampai perusahaan bertekuk lutut dihadapan supremasi hukum negara ini,” tukas Anggi. (wan)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.