by

Yah, Hak Cuti Pekerja Terancam Hilang Akibat Omnibus Law

-Ekbis-322 views

Hallobogor.com, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, jika RUU Cipta Kerja disahkan, berpotensi menghilangkan hak buruh untuk tidak bekerja dengan mendapatkan upah.

“Seperti, misalnya ketika sakit, haid, menikah, beribadah, dan lain sebagainya. Termasuk hilangnya cuti panjang selama 2 bulan setiap 6 tahun masa kerja,” kata Iqbal di Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Menurut Iqbal, dengan membandingkan apa yang diatur dalam omnibus law dan UU No 13 Tahun 2003, bisa kita lihat dengan jelas; ada beberapa cuti yang hilang.

“Misalnya haid, pekerja menikah, menikahkan anak, mengkhitankan anak, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; menjalankan tugas negara, hingga menjalankan kewajiban ibadah seperti haji,” kata Said Iqbal.

Tidak hanya itu, menurut pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini, istirahat panjang selama 2 bulan setiap kelipatan 6 tahun masa kerja juga terancam hilang.

“Dalam Pasal 79 Ayat (2) huruf d UU No 13 Tahun 2003 disebutkan, istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja
selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama,” jelasnya.

Tetapi, lanjutnya, dalam RUU Cipta Kerja dikatakan, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

“Kata ‘dapat’ di sini mengandung arti, istirahat panjang bukan lagi kewajiban bagi pengusaha. Kalau perusahaan tidak bersedia memberikan, atau tidak mau mengatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; maka buruh tidak akan mendapatkan istirahat panjang,” tegasnya.

Itulah sebabnya, KSPI mengatakan banyak hak buruh yang dihilangkan dalam RUU Cipta Kerja. Sebelumnya, Said Iqbal menyebut ada 9 alasan KSPI mengapa omnibus law harus ditolak.

Sembilan alasan tersebut adalah: (1) hilangnya upah minimum, (2) hilangnya pesangon, (3) outsourcing bebas diterapkan di core bisnis, (4) kerja kontrak tanpa batasan waktu, (5) waktu kerja yang eksploitatif, (6) TKA buruh kasar berpotensi bebas masuk ke Indonesia, (7) mudah di PHK, (8) jaminan sosial terancam hilang, dan (9) sanksi pidana hilang.

Oleh karena itu, buruh Indonesia dan KSPI dengan tegas menolak omnibus law. Pihaknya meminta Pemerintah dan DPR RI secara arif dan bijaksana tidak mengesahkan beleid yang berpotensi mendegradasi kesejahteraan kaum buruh ini. (bud)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.